Masih jaman ya gambar 2 dimensi? Planetbiru adalah media sosial dengan dukungan Panorama derajat yang memberikan Anda pengalaman baru dalam berbagi. Buat akun Anda sekarang juga dan bagikan pengalaman seru Anda. Gratis untuk selamanya.

Kamshory MT @kamshory

  • 15 jam

    Socket Server in PHP
    http://www.funphp.com/2010/12/01/create-a-socket-server-in-php-and-run-as-a-service/
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 15 jam

    Donald Trump KW
    1 Suka Telah diubah
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 16 jam

    KPK Didesak Tuntaskan Kasus P2KTrans, Nama Cak Imin Disebut

    akarta - Nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali disinggung terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans). KPK pun didesak untuk mengusut dugaan keterlibatan Cak Imin. Dorongan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Dia menyambangi KPK dan menyampaikan surat desakan tersebut. "Ada tiga hal sebenarnya yang terkait kasus itu yang diduga melibatkan mantan menteri Muhaimin Iskandar," kata Boyamin di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018). Boyamin kemudian menyebut nama Cak Imin muncul dalam pertimbangan putusan mantan Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik. Di dalam pertimbangan putusan itu, Cak Imin disebut meminta uang Rp 400 juta seperti yang disampaikan seorang saksi. "Dasarnya adalah di dalam putusan Jamaluddien Malik itu ada saksi yang mengatakan bahwa ada penggunaan uang Rp 400 juta yang diberikan kepada Gatsu 1, Gatsu 1 itu menunjuk menteri. Kemudian di tuntutan jaksa itu juga disebut ada dugaan dana mengalir Rp 400 juta kepada menteri. Dan dianalisa hakim menyangkut keterkaitan pihak-pihak itu juga disinggung itu di halaman 513 di putusan Jamaluddien Malik," ucapnya. Ia menyatakan KPK harus mempertanggungjawabkan penyebutan nama Cak Imin tersebut. Jika tidak cukup bukti, ia meminta KPK harus menyampaikannya kepada publik. "Saya mengembalikan kepada KPK seperti Century kemarin, dakwaan kan yang buat KPK. Boediono itu maka saya minta pertanggungjawaban buat dakwaan. Apalagi tuntutan ini harus dipertanggungjawabkan harus diteruskan. Kalau tidak cukup bukti ya berarti harus dihentikan, dinyatakan. Kan sampai sekarang belum ditutup. Belum di-close kan masih berjalan perkara itu. Ini supaya kalau memang bersih ya pak Muhaimin biar lenggang kakung untuk calon wapresnya. Kalau tidak ya harus kita stop sampai sini. Rakyat biar tahu juga," ujar Boyamin. Ia mengaku tak punya kepentingan politik terkait desakan terhadap KPK untuk menuntaskan kasus tersebut. Boyamin menyatakan jika dalam 30 hari tak ada jawaban dari KPK, maka MAKI akan mengajukan praperadilan. "Kemarin pak Boediono mantan wapres sekarang calon wapres kan gitu. Artinya saya biar tidak dituduh macam-macam saya punya kepentingan politik. Ini kan kelompok berbeda kira-kira begitu. Ini penegakan hukum dan keadilan. Kalau 30 hari tidak ada jawaban, undang-undang KPK kan harus menjawab 30 hari, saya seperti biasa akan praperadilan untuk memastikan semua ini," kata Boyamin.
    (haf/dhn)
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 20 jam

    Angin Puting Beliung di Jogjakarta 24 April 2018

    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 1 hari

    Nah loh
    1 Suka
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 2 hari

    Indonesia tak Boleh Tergadai Impor Bawang Putih

    REPUBLIKA.CO.ID,TEMANGGUNG -- Bangsa Indonesia tidak boleh tergadaikan oleh kebijakan impor pangan, khususnya komoditas bawang putih. Pasalnya, 95 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri berasal dari impor. Sementara, 5 persen sisa kebutuhan berasal dari petani bawang putih dalam negeri. Demikian diutarakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Bawang Putih Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo. Ia sebelumnya bertemu dengan jajaran Dinas Pertanian, PT Pupuk Indonesia serta sejumlah petani bawang putih di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. “Hal Ini sangat disayangkan. Padahal dari segi infastruktur, lahan, suhu udara, kita semua punya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bergantung pada impor bawang putih. Bangsa Indonesia harus bisa mengulang kesuksesan swasembada bawang putih seperti pada tahun 1993,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. Rahmad meyakini hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengurusan tata niaga impor bawang putih. “Kondisi ini tentunya akan kami upayakan untuk dikembalikan secara perlahan. Saya optimis seperti target pemerintah yakni swasembada pangan, khususnya bawang putih di tahun 2021 pasti terwujud,” jelasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, politisi dapil Jawa Tengah V itu menyarankan melalui Komisi IV DPR RI agar menaikkan kebijakan wajib tanam importir bawang putih yang sebelumnya hanya sebesar 5 persen, menjadi 20 persen dari kuota impor. “Jika importir tidak sanggup dan tidak mau, ya kami persilahkan minggir. Kita serahkan sepenuhnya kepada BUMN. BUMN harus siap dan tidak melulu memprioritaskan permasalahan untung rugi. Dengan cara ini, saya yakin target swasembada pasti tercapai,” harap Rahmad. Oleh karena itu, Rahmad mendorong adanya koordinasi dan sinergitas antar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan Komisi IV DPR RI demi mengulang kembali kesuksesan swasembada bawang putih seperti di tahun 1993. “Kita harus yakin untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dan bukan hanya sekedar angan-angan. Karena kita pernah berhasil, pasti kita akan kembali mendulang kesuksesan seperti yang pernah kita raih sebelumnya,” harapnya. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Temanggung Sudaryanto mengungkapkan permasalahan mendasar di sektor pertanian yang dialami oleh petani bawang putih yaitu terkait masalah pemasaran hasil. Terutama harga komoditas bawang putih yang sangat fluktuaktif. “Saat ini harga bawang putih kering sampai dengan satu bulan terakhir menguntungkan bagi petani bawang putih dan memberikan semangat bagi petani untuk bercocok tanam. Namun ketika harga bawang putih sedang jatuh, para petani tentunya akan mengalami kerugian. Pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi dan proteksi harga, sehingga apabila harga bawang putih sedang turun petani tidak merasa dirugikan,” jelasnya. Dalam mewujudkan swasembada bawang putih berkelanjutan di tahun 2021, selain kerja keras petani, Sudaryanto juga menilai harus adanya dukungan dari pemerintah. “Tentunya untuk menyukseskan program ini diperlukan koordinasi dan dukungan semua pihak. Dan tidak kalah penting yaitu kesiapan pemerintah dalam menyediakan benih bawang putih,” harapnya. Kunjungan Kerja Panja Bawang Putih Komisi IV DPR RI ini turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR lainnya seperti, Siti Hediati Soeharto dan Agung Widyantoro (F-PG), Oo Sutisna dan Endro Hermono (F-Gerindra), serta Sulaeman L Hamzah (F-NasDem).
    1 Suka
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 3 hari

    Orang yang merasa dirinya suci itu ibarat handuk yang tiap hari dipakai namun tidak pernah dicuci. Dikira handuk yang dipakai setelah mandi itu tidak kotor sehingga tidak pernah dicuci. Begitulah hati kita. Kita merasa tidak pernah melakukan dosa namun tidak pernah istighfar.
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 4 hari

    Para Jendral TNI Tercengang Ketika Mendengar Kabar Berita Ini

    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 4 hari

    Jika bumi berhenti berputar, maka 1 hari saat itu sama dengan 365,25 hari sekarang dan 1 bulan (lunar) saat itu sama dengan 27,3 hari sekarang. Bulan terbit dari timur dan matahari terbit dari barat.
    Balas Suka Tidak Suka Netral
  • 4 hari

    Aksi Curang di Restorant

    Balas Suka Tidak Suka Netral